Oleh : Kuncarsono Prasetyo
Semua orang yang berbincang dengan Kapten P.R. Shri Mani menggambarkan bahwa sebagian besar kendali Surabaya berada di tangan Youth Party. Namun, istilah yang digunakan dalam laporan tanggal 26 Oktober 1945 itu belum menjelaskan organisasi mana yang dimaksud. Surabaya memang memiliki sejumlah kelompok pemuda, masing-masing dengan nama, jaringan, dan kepentingannya sendiri.
Laporan Letnan Komandan P.G. de Back, seorang perwira Angkatan Laut Belanda, memberikan gambaran lebih jauh tentang bagaimana kekuatan-kekuatan pemuda itu bergerak di lapangan.
Organisasi pemuda Surabaya mulai tampil ke permukaan dengan nama Angkatan Moeda Indonesia (AMI). Organisasi ini menghimpun berbagai kekuatan pemuda yang sebelumnya bergerak di bawah tanah dan memiliki jaringan antarkota. AMI dibentuk pada 20 September 1945 dan dipimpin Roeslan Abdoelgani, tokoh pemuda dari faksi bekas organisasi Indonesia Muda. Di dalam AMI juga berhimpun sejumlah tokoh dan kelompok pemuda dengan latar belakang serta jaringan perjuangan yang beragam.
Menurut catatan intelijen Inggris, jaringan perjuangan pemuda di Surabaya menjelang Revolusi 1945 bergerak melalui tiga poros yang saling berkelindan: Djohan Sjahroezah, Soemarsono, dan Roeslan Abdoelgani.
Di sekitar Djohan terdapat Soedjono, Soemarsono, Sidik Kaspar, Dimjati, Dajino, Moenir, dan Moersiam.
Jaringan ini tumbuh dari lingkungan buruh Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) serta pergaulan politik pemuda yang terhubung dengan Jakarta. Dari lingkaran tersebut, Soemarsono kemudian tampil sebagai simpul penting dengan jaringan kepemimpinan yang mencakup Krissoebanu, Koesnadi, Bambang Kaslan, Soepardi, Kusnandar, Hasjim Amin, dan Wahab.
Kilang Minyak Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) terbakar pada 1944. Sumber: nationaalarchief.nl
Sementara itu, poros Roeslan Abdoelgani bertumpu pada Bambang Kaslan, Krissoebanoe, Koestoer, Koesnadi, dan Moerdianto, dengan Gatot Goenawan serta Abdoel Aziz berada di lingkar terdekatnya. Ketiga poros ini tidak bergerak dalam batas-batas yang kaku.
Soemarsono, Bambang Kaslan, Krissoebanoe, dan Koesnadi menjadi simpul silang yang menghubungkan jaringan Djohan, PRI, dan kelompok Abdoelgani. Nama-nama seperti Roeslan Widjajasastra, Dimjati, Abdoel Aziz, serta sejumlah pemuda yang bekerja di kantor-kantor turut memperluas jejaring tersebut hingga ke berbagai lingkungan Surabaya.
Di luar jaringan pemuda itu, terdapat pula organisasi politik yang memberi warna ideologis bagi pergerakan di Surabaya. Tercatat di faksi PKI ilegal ada nama Koesomo Digdojo alias Njoto, Soedisman, Tjoegito, hingga Atmadji.
Di sayap lain, ada lingkaran Partai Indonesia Raya (Parindra), yang memiliki basis kegiatan di Gedong Nasional Indonesia (GNI).
Sejumlah tokoh yang terkait dengan Parindra antara lain R. Soedirman, dr. Soegiri, Soengkono, Roeslan Wongsokoesomo, Radjamin Nasution, serta Soetomo atau Bung Tomo.
Soengkono, yang saat peristiwa 10 November 1945 berpangkat Kolonel dan menjadi komandan prajurit di Surabaya. Sumber: Pusat Data Begandring
Di lingkungan politik Surabaya juga terdapat Doel Arnowo, tokoh yang pernah aktif di PNI dan Partindo, organisasi politik lain yang memiliki hubungan dengan Soekarno dan Amir Sjarifoeddin.
Jaringan politik pemuda yang dibangun sejak masa pendudukan Jepang menjadi modal bagi terbentuknya kekuatan aksi pada masa Revolusi. Hubungan antartokoh, pengalaman berorganisasi, dan jaringan lintas kelompok yang sebelumnya terjalin kemudian menempati pos lembaga resmi paska proklamasi, terutama di Komite Nasional Indonesia (KNI), Badan Keamanan Rakjat (BKR), hingga pemerintahan sipil lokal.
Melalui saluran-saluran inilah jaringan yang semula menghubungkan para aktivis berubah menjadi kekuatan nyata di lapangan: mengorganisasi massa, menguasai ruang-ruang kota, dan menggerakkan perlawanan di Surabaya.
***
Beragam faksi pemuda yang berhimpun dalam AMI membawa latar belakang dan orientasi politik masing-masing. Perbedaan itu kerap memicu benturan ideologi hingga organisasi ini bubar pada 23 September 1945. Sebagai gantinya, lahirlah organisasi baru bernama Pemoeda Repoeblik Indonesia (PRI), dengan Soemarsono terpilih sebagai ketua besar. Milisi bersenjata paling berpengaruh di Surabaya.
Para Pemuda tertangkap tentara sekutu pada 1945. Sumber: nationaalarchief.nl
Pada saat dinamika organisasi pemuda itu berlangsung, Surabaya juga mulai didatangi perwakilan Sekutu. Salah satunya Letnan Komandan P.G. de Back, yang tiba pada 21 September 1945 sebagai perwakilan RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees). Misi militer Sekutu ini bertugas mencari, menyelamatkan, merawat, dan memulangkan tawanan perang serta warga sipil Sekutu yang ditahan Jepang selama Perang Dunia II.
Dalam laporannya yang berjudul Report on Events in Soerabaja from 21st September to 27th October, 1945, De Back mencatat bahwa kelompok nasionalis telah membicarakan rencana memutus layanan-layanan penting milik Jepang sebelum kedatangan Sekutu. Informasi itu diperolehnya dari Hasmoro, seorang anggota polisi setempat yang digambarkan De Back sebagai orang Indonesia yang loyal. Sasaran mereka meliputi jaringan air, gas, listrik, telepon, telegraf, dan trem Brawijaya.
Rencana itu segera berhadapan dengan situasi yang semakin tegang. Pada malam 1 Oktober, pertempuran antara orang Indonesia dan tentara Jepang pecah. De Back mencatat pengambilalihan sejumlah instalasi penting, antara lain barak Angkatan Laut di Goebeng, markas Kempetai di seberang gedung gubernuran, pangkalan Angkatan Laut, serta lapangan terbang.
Dalam pertempuran tersebut, orang Indonesia menggunakan berbagai jenis senjata, mulai dari bambu runcing, senapan, pistol, senapan mesin, hingga beberapa tank. Mengenai asal senjata-senjata itu, De Back mengakui bahwa ia hanya mendengar cerita dari orang lain. Ia tidak menyaksikan sendiri proses penyerahannya oleh tentara Jepang.
Sehari kemudian, De Back mengalami langsung ketegangan di kota. Mobilnya dihentikan sekelompok orang Indonesia di sekitar gedung Kempetai. Pistolnya dirampas dan ia dibawa menemui Soedirman, yang disebutnya sebagai Nationalist Resident Soerabaja.
Residen Soedirman. Sumber: Pusat Data Begandring
Soedirman meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia menyatakan bertanggung jawab atas keselamatan misi RAPWI, menandatangani surat jalan, dan mengatur pengawalan bersenjata bagi De Back.
Pada 3 Oktober, De Back berkeliling kota bersama Kapten Huyer dengan bendera putih dan pengawalan polisi bersenjata. Mereka menuju lapangan terbang Morokrembangan di Tanjung Perak. Di sana, De Back tidak lagi menjumpai tentara Jepang. Lapangan terbang telah dikuasai kelompok pemuda Indonesia, sedangkan pangkalan pesawat amfibi di sebelahnya masih berada di tangan Jepang.
Dalam pertemuan dengan Soedirman, Huyer meminta agar tentara Jepang diserahkan kepada Sekutu. Soedirman menyatakan kesediaannya mengambil tindakan yang diperlukan. Namun, di balik pernyataan itu, persoalan kendali atas kelompok-kelompok bersenjata di Surabaya mulai terlihat.
Dalam percakapan terpisah dengan De Back, seseorang bernama Masoem mengungkapkan bahwa posisi Soedirman semakin sulit. Menurutnya, Soedirman dan para pembantunya mulai kehilangan kendali atas kelompok-kelompok pemuda. Penilaian serupa muncul dalam catatan De Back mengenai BKR, yang disebutnya sebagai tentara resmi kaum nasionalis. Organisasi itu dinilai semakin kehilangan kendali, sementara PRI telah mendirikan markas di Simpang Club.
De Back menggambarkan kegiatan kelompok pemuda tersebut dengan istilah terrorising the town, untuk menunjukkan perannya melakukan ketakutan yang meluas di kota.
Dermaga Tanjung Perak membara dalam Operasi Transom tahun 1944. Sumber: nationaalarchief.nl
Gambaran mengenai meluasnya pengaruh PRI terlihat dalam persoalan yang lebih konkret: pembagian beras. Anggota komite RAPWI yang membawa surat jalan dari BKR ternyata tidak dapat mengambil beras dari gudang yang dikuasai PRI. Mereka diberi tahu bahwa surat BKR tidak berlaku dan hanya PRI yang berwenang mengeluarkan izin. Gudang beras di Surabaya utara itu bahkan telah diberi tanda “Milik Indonesia” oleh PRI. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kewenangan PRI telah menjangkau penguasaan dan distribusi kebutuhan pokok kota.
Penguasaan fasilitas strategis juga tercatat dalam laporan Letnan Komandan H. Bos. Dalam dokumen Report of the Course of Events in Sourabaya from 29th Sept. to 2nd Oct. 1945, Bos menceritakan penerbangannya ke Bali pada 2 Oktober. Ketika kembali keesokan harinya, pesawatnya tidak dapat mendarat karena lapangan terbang Morokrembangan telah dikuasai pemuda Indonesia.
Dari pesawat yang terbang rendah, Bos melihat kerumunan besar orang bersenjata bambu runcing memenuhi lapangan terbang. Keterangan ini dikutip Han Bing Siong dari laporan Bos. (bersambung)