Oleh: Kuncarsono Prasetyo
Pemberontakan kapal perang De Zeven Provinciën pada Februari 1933 mengguncang Hindia Belanda. Di tengah pergolakan itu, seorang kelasi berusia 21 tahun bernama Soegiri ikut terseret. Ia menjabat wakil ketua Bond van Marinepersoneel, organisasi serikat buruh personel Angkatan Laut.
Peristiwa itu mengubah jalan hidupnya. Karier Soegiri di Koninklijke Marine terputus. Ia dipecat dan dijebloskan ke penjara selama kurang lebih dua tahun.
Setelah bebas, Soegiri menghilang dari dunia perburuhan. Ia hidup berpindah-pindah di kampung ke kampung di Surabaya, tanpa pekerjaan tetap dan tanpa kawan-kawan lamanya. Sekitar 1938, ia muncul kembali di Kampung Maspati, Surabaya, dengan identitas baru. Nama Soegiri ditinggalkannya. Ia memakai nama samaran Soengkono. Tak seorang pun mengetahui nama lama maupun latar belakang aktivitasnya.
Keterangan nama Soengkono dalam kajian William H. Frederick, Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926–1946. Sumber: Pusat Data Begandring
Dengan identitas baru itu, ia bergabung dengan Soerja Wirawan, organisasi kepanduan sayap pemuda Partai Indonesia Raja (Parindra). Di sana, ia mendapat pekerjaan berbayar sebagai pengajar latihan fisik bagi para pemuda.
Tempat kerjanya berada tak jauh dari kampung tempat ia tinggal, yakni di kompleks Gedong Nasional Indonesia (GNI). Lingkungan inilah yang mempertemukannya dengan para aktivis politik dan membuka jalan menuju pergaulan baru.
Jaringan tersebut kelak menjadi bagian penting dalam perjalanan Soengkono. Dari seorang bekas personel Angkatan Laut yang pernah dipenjara, ia tumbuh menjadi salah satu pemimpin militer yang disegani dalam pertempuran Surabaya 1945.
Soengkono (paling kanan) menaiki kuda saat bertugas sebagao komandan pertempuran di masa revolusi kemerdekaan 1945. Sumber: Nationaal Archief
Dari Purbalingga ke Surabaya
Soegiri lahir di Purbalingga sekitar 1912. Ayahnya, Ki Tawiredja, bekerja sebagai penjahit dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Ibunya, Rinten, meninggal tidak lama setelah Soegiri lahir.
Keluarganya hidup sederhana. Kondisi sosial dan ekonomi membuat Soegiri hanya bersekolah di Tweede Inlandsche School, atau sekolah ongko loro, jenjang pendidikan rendah bagi anak-anak bumiputra miskin. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen (KIS) sekolah pendidikan calon awak kapal pribumi.
Mimpinya menjadi tentara berhasil. Pada usia sekitar 16 tahun, Soegiri diterima sebagai anggota Koninklijke Marine, Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Hindia Timur.
Ia ditempatkan di bagian Vliegtuigmaker dan diangkat sebagai mecanicien atau tenaga teknik mesin di Lapangan Terbang Angkatan Laut Morokrembangan, Surabaya. Di lingkungan militer, Soegiri berhadapan langsung dengan persoalan rasial.
William H. Frederick, dalam kajiannya Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926–1946, mencatat bahwa ketimpangan gaji antara pekerja pribumi dan Belanda sudah terasa sejak Soegiri mulai bekerja pada 1928.
Pengalaman itu membawanya mengenal persoalan politik dan membaca berbagai tulisan tentang pergerakan. Ia juga aktif di Bond van Marinepersoneel, perkumpulan personel Angkatan Laut. Perbedaan perlakuan, kondisi kerja, dan kebijakan penghematan pemerintah kolonial menjadi persoalan yang mengemuka di lingkungan perkumpulan tersebut. Soegiri kemudian dipercaya menjadi wakil ketua. Di sana pula ia berteman dengan Paradja dan J.K. Kawilarang, dua di antara sejumlah personel rendah Angkatan Laut pribumi.
Perkara Pemberontakan Kapal
Memasuki 1933, gejolak melanda Angkatan Laut Hindia Belanda di Surabaya. Pemotongan gaji yang berulang memicu kemarahan para personel. Gaji pelaut Eropa dipotong 4 persen, sedangkan pelaut pribumi 7 persen. Bond van Marinepersoneel melancarkan protes keras. Mereka menyusun keberatan, merencanakan pertemuan, dan bersiap mengirim delegasi kepada pimpinan Angkatan Laut. Namun, pertemuan itu dilarang. Ketegangan pun meningkat dan berkembang menjadi penolakan menjalankan tugas secara massal.
Foto Kapal Perang Hr. Ms. De Zeven Provinciën (1910). Sumber: Maritiem Museum Rotterdam / Maritiem Digitaal
Pada 30 Januari 1933, sekitar 40 personel ditangkap. Mereka terdiri atas kopral dan kelasi Eropa yang menolak apel di kapal Java, Evertsen, dan Piet Hein. Mereka dibawa ke Malang. Soegiri lolos dari penangkapan. Tiga hari kemudian, pada 3 Februari, Soegiri ikut diringkus bersama sekitar 425 kelasi karena menggalang aksi mogok di kapal dan instalasi Angkatan Laut Surabaya. Pemerintah kolonial menahan mereka di barak-barak bekas penampungan pes di Sukolilo, Madura.
Sehari kemudian, awak kapal De Zeven Provinciën yang berangkat dari Surabaya mengambil alih kapal di perairan Sumatra. Setelah merebut kemudi kapal yang sedang bersandar di Aceh, para personelnya mengarahkan kapal kembali ke basis di Surabaya. Peristiwa ini mengguncang pemerintah kolonial. De Sumatra Post edisi 5 Juli 1933 memberitakan bahwa Soegiri, wakil ketua perkumpulan personel Angkatan Laut itu, turut diseret ke pengadilan kolonial. Soegiri menjadi bagian dari pimpinan yang bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa tersebut, mulai dari pemogokan hingga pengambilalihan kapal.
Kliping pemberitaan peran Soegiri dalam De Zeven Provinciën. Sumber: De Sumatra Post
Terbitan koran sezaman ini menulis lengkap sejumlah nama para terpidana, termasuk Soegiri. berita yang disusun secara kronologis peran masing-masing nama mulai rencana aksi hingga penangkapan. Tulisan yang diulas hampir separuh halaman koran. Catatan surat kabar itu menunjukkan kedudukan Soegiri dalam organisasi sekaligus perannya dalam pucuk pimpinan mengorganisasi gabungan pelaut pribumi dan Belanda bersama R Grootenboer.
Ia kemudian dipecat dari dinas militer dan dipenjara selama kurang lebih tujuh bulan. Setelah bebas, kehidupannya tidak menentu. Selama beberapa tahun, tulis Frederic, ia berpindah-pindah tempat tinggal di kampung-kampung Surabaya dengan menggunakan nama samaran Soengkono.
Masuk ke Lingkungan Parindra
Sekitar awal 1938, Soengkono diketahui tinggal di sebuah kampung padat di Maspati Gang 1, Bubutan, Surabaya. Ia bekerja serabutan. Warga kampung kerap memintanya membantu mengajar anak-anak dengan imbalan sukarela. Tak seorang pun tetangganya mengenal identitas dan aktivitasnya pada masa lalu.
Suatu hari, Soengkono mengunjungi kompleks GNI di Jalan Bubutan ditemani tetangganya di Maspati, Oerip Kasansengari. Tempat yang didirikan dr. Soetomo itu menjadi pusat aktivitas kaum pergerakan. Letaknya hanya sekitar 150 meter di sebelah selatan tempat tinggalnya.
Pengurus Parindra 1939. Sumber: Het Nationaal Archief
Oerip adalah salah satu aktivis pemuda di lingkaran pergerakan ini. Dia melihat Soengkono yang usianya sebaya dengannya punya potensi berkembang di GNI.
Di sana, Soengkono mencoba mendaftar sebagai pelatih kepanduan Soerja Wirawan, organisasi sayap pemuda Parindra yang bermarkas di kompleks tersebut. Setahun sebelumnya, pada 1937, W.R. Soepratman menciptakan Mars Soerja Wirawan.
Saat itu Soengkono berusia sekitar 26 tahun. Ia diterima. Dengan nama samaran itu, ia mendapat pekerjaan berbayar untuk memimpin kelompok pemuda, mengajar senam, dan memberikan latihan fisik di sejumlah sekolah serta kampung di bawah Parindra. Belakangan, ia dipercaya menjadi instruktur Soerja Wirawan untuk seluruh Jawa.
Sebelum Soengkono bergabung, Soerja Wirawan telah digerakkan oleh sejumlah tokoh. Oerip menjadi salah satu penggeraknya, Soedardjo menyusun program latihan, sedangkan Karismartojo memandu kegiatan rombongan Soerja Wirawan Surabaya. Kehadiran Soengkono menambah kekuatan organisasi kepanduan tersebut. Salah satu kader yuniornya adalah Soetomo alias Bung Tomo.
Di Surabaya, Parindra sebagai induk Soerja Wirawan merupakan salah satu kekuatan politik utama yang tampil di permukaan. Pada periode yang sama, sejumlah organisasi politik masih bergerak di bawah tanah setelah peristiwa pemberontakan kapal pada 1933.
Melalui lingkungan Parindra, Soengkono segera mengenal R. Soedirman, yang berada dalam jajaran pimpinan harian partai di kota ini. Ia juga berkenalan dengan Radjamin Nasution, dr. Soegiri Soejamin, dan R. Roeslan Wongsokoesomo. Mereka merupakan tokoh-tokoh politik yang lebih senior darinya.
Pengalaman militer yang selama ini disembunyikan mulai diterapkan Soengkono dalam pendidikan kader Soerja Wirawan. Disiplin dan latihan fisik yang pernah dijalaninya di lingkungan Angkatan Laut kini menjadi bagian dari pelatihan para pemuda.
Soengkono bersama para pimpinan rakyat Surabaya. Sumber: Album Perjuangan Kemerdekaan 1945
Frederick mencatat bahwa sebagian murid dan orang tua sempat mengeluhkan latihan tersebut. Kegiatan fisik semacam itu masih terasa baru bagi mereka.
Ketika Jepang masuk dan Parindra dibekukan akibat terlibat jaringan AntiJepang, Pada 1943, Soengkono masuk PETA (Pembela Tanah Air) dan berangkat mengikuti latihan militer.
Lingkaran Politik Paska Proklamasi
Pengalaman berorganisasi dan jaringan perkenalan antartokoh di lingkungan Parindra kelak menjadi modal bagi faksi ini untuk tampil dalam perebutan kedudukan sipil dan militer lokal setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para aktivis Parindra menjelma menjadi salah satu faksi politik paling berpengaruh di Surabaya periode September-November 1945.
Soedirman sang pimpinan Parindra menjadi Residen Surabaya, kemudian Wakil Gubernur dan Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Jawa Timur. Radjamin Nasution menjabat Wali Kota pertama Surabaya. R. Roeslan Wongsokoesomo menjadi Wakil KNI Kota Surabaya, sementara dr. Soegiri Soejamin tercatat sebagai salah seorang anggota KNI.
Sementara itu, pemuda yang pernah dipenjara akibat peristiwa pemogokan dan pemberontakan kapal itu tetap menggunakan nama samarannya: Soengkono. Pada September 1945, ia memimpin Badan Keamanan Rakjat (BKR) Kota Surabaya.
KTA BKR Surabaya. Sumber: musea.surabaya.go.id
Dalam perkembangan berikutnya, ia memegang komando pasukan di Jawa Timur dan menjadi salah satu pimpinan utama pertahanan Surabaya ketika pasukan Sekutu menyerang pada 10 November 1945.
Pengusulan Pahlawan
Begandring Soerabaia sebagai komunitas sejarah turut mendukung penuh pengusulan Soengkono sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Upaya dukungan tersebut dilakukan bahkan sejak tahun-tahun yang lalu, dengan terus melakukan berbagai kegiatan seperti produksi film Soera Ing Baja, jelajah jejak Soengkono di Plampitan, dan berbagai seminar serta diskusi lainnya.
Sumber:
William H. Frederick. 1978. Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926–1946. University of Hawaii.
De Sumatra Post edisi 5 Juli 1933. Deplher.nl
Maritiem Museum Rotterdam / Maritiem Digitaal
Nationaal Archief
Baca Juga:
Isbandijah Soengkono, Arek Plampitan Pejuang 10 November 1945
Subtrackers Begandring Temukan Rumah Lahir Perempuan-Pejuang Surabaya, Isbandijah Soengkono